PP 33/2026: Apa yang Wajib HR Siapkan untuk Data Pelamar?
PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027. Apa yang sudah wajib sejak UU 27/2022, apa yang baru, dan checklist data pelamar untuk HR yang memakai AI screening.

On this page
PP 33/2026 berlaku mulai 16 Januari 2027, tetapi sebagian besar kewajiban untuk data pribadi pelamar kerja sudah berlaku sejak Oktober 2024 lewat UU 27/2022. HR perlu menyiapkan enam hal: penilaian dampak untuk AI screening, dokumen kebijakan masa retensi, kanal permintaan akses dengan tenggat 3 x 24 jam, prosedur penghapusan, dasar tertulis untuk transfer data ke luar Indonesia, dan dokumentasi kegagalan pelindungan data. Panduan ini ditulis HyreTech, platform ATS berbasis AI, untuk tim HR dan rekruter yang menyaring pelamar dengan alat apa pun, termasuk alat kami.
PP 33/2026 adalah peraturan pelaksana UU 27/2022 tentang pelindungan data pribadi (sering ditulis "perlindungan data pribadi"). Kami membaca teks kedua aturan itu dan menyebut nomor pasalnya, supaya Anda bisa mengeceknya sendiri.
Per 10 November 2026, PP 33/2026 belum tersedia di database peraturan BPK, jadi kami memakai pindaian salinan resminya dan, untuk bagian Penjelasan, salinan tidak resmi di Meridian Hukum. Teks UU 27/2022 ada di database peraturan BPK. Ini bukan nasihat hukum, jadi konfirmasikan interpretasi akhir dengan penasihat hukum perusahaan.
Apa yang Sudah Berlaku dan Apa yang Baru Berlaku 16 Januari 2027
PP 33/2026 ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 88). Pasal 225 menyatakan PP ini berlaku setelah enam bulan sejak tanggal diundangkan, sehingga tanggal efektifnya 16 Januari 2027. Teks pasalnya tidak menyebut tanggal itu; angkanya hasil hitung dari tanggal pengundangan.
Yang sering terlewat: kewajiban dasarnya tidak menunggu 2027. UU 27/2022 diundangkan 17 Oktober 2022 dengan masa penyesuaian dua tahun (Pasal 74), yang berakhir pada Oktober 2024. PP 33/2026 menambahkan isi minimal, prosedur, tenggat, dan variabel sanksi.
| Topik | Sudah berlaku (UU 27/2022) | Rincian baru (PP 33/2026, berlaku 16 Januari 2027) |
|---|---|---|
| Penilaian dampak | Pasal 34: wajib untuk pemrosesan berisiko tinggi, dan ayat (2) sudah menyebut penskoran sistematis | Pasal 120-122: dilakukan sebelum pemrosesan, empat isi minimal, dokumentasi, tinjau ulang, saran PPDP |
| Perekaman pemrosesan | Pasal 31 | Pasal 74: 13 isi minimal, termasuk pemetaan aliran data dan rincian transfer; prosesor juga harus merekam |
| Retensi dan penghapusan | Pasal 16 ayat (2) huruf g dan Pasal 42-45 | Pasal 75: dokumen kebijakan masa retensi. Pasal 84-86: prosedur pemusnahan |
| Akses | Pasal 32: paling lambat 3 x 24 jam | Pasal 76-78: verifikasi, isi minimal akses, konfirmasi jangka waktu salinan dalam 3 x 24 jam |
| Penarikan persetujuan | Pasal 40: hentikan pemrosesan dalam 3 x 24 jam | Pasal 92: verifikasi dan pemberitahuan ke subjek data |
| Keputusan otomatis | Pasal 10 ayat (1): hak mengajukan keberatan | Pasal 93-94: mekanisme keberatan, penjelasan teknologi, alternatif dengan campur tangan manusia |
| Transfer ke luar negeri | Pasal 56 | Pasal 160-174: penilaian sebelum transfer, informasi ke pelamar, urutan dasar transfer |
| Insiden | Pasal 46: pemberitahuan 3 x 24 jam | Pasal 114-118: kapan jam mulai dihitung, dokumentasi ke Lembaga, kebijakan internal, laporan prosesor |
| Petugas pelindungan data (PPDP) | Pasal 53 | Pasal 142-147 |
| Sanksi | Pasal 57: denda paling tinggi 2% | Pasal 184-185: variabel perhitungan, bisa sampai Rp0 |
Satu pasal penting soal waktu: Pasal 223 menyatakan pengendali dan prosesor tetap memproses data sampai Peraturan Lembaga ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Artinya PP inilah yang menjadi acuan sambil menunggu aturan teknis. Tidak ada masa tenggang tambahan.
Dasar yang Sudah Berlaku: Pasal UU 27/2022 untuk Data Pelamar
Rincian PP 33/2026 berdiri di atas pasal-pasal UU 27/2022 berikut, yang sudah mengikat perusahaan Anda sekarang.
| Pasal | Isi menurut teks resmi | Artinya untuk data pelamar |
|---|---|---|
| Pasal 22 | Persetujuan dilakukan "melalui persetujuan tertulis atau terekam" (ayat 1). Jika permintaan persetujuan juga memuat tujuan lain, permintaannya harus dapat dibedakan secara jelas, mudah diakses, dan memakai bahasa yang sederhana dan jelas (ayat 4). Penjelasan ayat (4) huruf c menyebut bahasa itu adalah Bahasa Indonesia. Persetujuan yang tidak memenuhi syarat "batal demi hukum" (ayat 5) | Jika formulir lamaran meminta persetujuan bersama hal lain, misalnya syarat talent pool, bagian persetujuannya harus terpisah dan berbahasa Indonesia. Pasal 24 meminta Anda bisa menunjukkan buktinya |
| Pasal 30 | Data yang salah wajib diperbarui atau diperbaiki paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima, dan hasilnya diberitahukan ke subjek data (ayat 1-2) | Permintaan koreksi data punya tenggat yang sama dengan permintaan akses |
| Pasal 32 | Akses diberikan atas data yang diproses beserta rekam jejak pemrosesannya, paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan (ayat 1-2) | Yang diminta bukan hanya salinan CV, tetapi juga jejak bagaimana data diproses |
| Pasal 40 | Pemrosesan wajib dihentikan paling lambat 3 x 24 jam setelah persetujuan ditarik | Pelamar yang keluar dari talent pool harus berhenti diproses dalam tiga hari |
| Pasal 42 | Pemrosesan wajib diakhiri jika masa retensi tercapai, tujuan pemrosesan tercapai, atau ada permintaan subjek data (ayat 1) | Setelah seleksi selesai, Anda perlu dasar yang jelas untuk menyimpan data pelamar yang tidak lolos, misalnya persetujuan talent pool |
| Pasal 43 | Data wajib dihapus jika tidak lagi diperlukan, persetujuan ditarik, ada permintaan subjek data, atau data diperoleh secara melawan hukum (ayat 1) | Pelamar yang menarik persetujuan talent pool berhak datanya dihapus |
| Pasal 44 | Data wajib dimusnahkan jika masa retensi habis dan berketerangan dimusnahkan menurut jadwal retensi arsip, atau atas permintaan subjek data (ayat 1) | Dasar adanya jadwal retensi, yang kini dirinci lewat Pasal 75 PP 33/2026 |
| Pasal 45 | Penghapusan atau pemusnahan wajib diberitahukan kepada subjek data | Kirim konfirmasi ke pelamar setelah datanya dihapus |
| Pasal 46 | Kegagalan pelindungan data diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan Lembaga (ayat 1), memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan (ayat 2) | Jam berjalan di pengendali, jadi laporan vendor ke Anda harus cepat |
Mengapa AI Screening Termasuk Pemrosesan Berisiko Tinggi
Daftar pemrosesan berisiko tinggi bukan hal baru dari PP 33/2026. Pasal 34 ayat (2) UU 27/2022 sudah menyebut tujuh jenis, dan Pasal 120 ayat (2) PP 33/2026 mengulang daftar yang sama. Daftarnya diakhiri "dan/atau", artinya satu jenis saja sudah cukup. Beberapa langsung menyentuh rekrutmen:
- Evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap subjek data (huruf d). AI screening yang memberi skor pada CV masuk di sini.
- Penggunaan teknologi baru (huruf f). Penjelasan Pasal 120 PP 33/2026 menyebut contohnya "kecerdasan buatan, machine learning".
- Pengambilan keputusan otomatis yang berakibat hukum atau berdampak signifikan (huruf a). Penjelasan Pasal 93 PP 33/2026 menyebut "penolakan pekerjaan" sebagai contoh keputusan yang berdampak signifikan.
- Data pribadi yang bersifat spesifik (huruf b), serta pencocokan atau penggabungan data (huruf e) dan skala besar (huruf c), yang umum saat satu lowongan menarik ratusan pelamar.
Penjelasan Pasal 10 UU 27/2022 menyebut riwayat pekerjaan sebagai salah satu hal yang diidentifikasi dalam pemrofilan. Data pelamar juga bercampur antara data umum dan data spesifik. Agama dan status perkawinan, yang sering ada di CV Indonesia, tergolong data umum.
Surat keterangan kesehatan, SKCK (catatan kejahatan), atau foto wajah untuk analisis video wawancara tergolong data spesifik (UU 27/2022 Pasal 4).
Pasal 7 ayat (3) PP 33/2026 juga menegaskan bahwa data dari domain publik tetap dihitung, jadi profil GitHub atau LinkedIn pelamar tidak otomatis bebas aturan.
Penilaian Dampak: Apa yang Harus Ada untuk AI Screening
Jika Anda sudah memakai AI screening, penilaian dampaknya sudah wajib sejak Oktober 2024 berdasarkan Pasal 34 UU 27/2022. Kalau dokumennya belum ada, Anda sudah terlambat, jadi susun sekarang, jangan menunggu Januari.
Yang baru dari PP 33/2026 adalah rinciannya. Pasal 121 ayat (1) meminta penilaian dilakukan sebelum pemrosesan, dan ayat (2) menetapkan empat isi minimal. Berikut contoh pengisiannya untuk AI screening (contoh ilustratif, sesuaikan dengan proses Anda):
| Unsur Pasal 121 ayat (2) | Contoh isian untuk AI screening |
|---|---|
| Deskripsi kegiatan, tujuan, dan kepentingan pengendali | Menyaring CV untuk lowongan engineer agar daftar wawancara tersusun lebih cepat |
| Kebutuhan dan proporsionalitas | Apakah foto, agama, dan status perkawinan memang dibutuhkan untuk menilai kecocokan peran |
| Risiko terhadap hak subjek data | Skor keliru, bias terhadap nama atau kampus, pelamar tidak tahu ada penilaian otomatis |
| Langkah melindungi subjek data | Kriteria tertulis per lowongan, keputusan akhir di rekruter, jalur keberatan, jadwal retensi |
Tiga ketentuan lain mudah terlewat. Penilaian harus didokumentasikan (ayat 4) dan ditinjau ulang jika risikonya berubah (ayat 5). Jika perusahaan punya PPDP, saran PPDP wajib diperhatikan dan didokumentasikan (ayat 6). Konsultasi ke Lembaga bersifat opsional ("dapat", Pasal 122) dan hanya untuk kondisi tertentu.
Kriteria penilaian per lowongan adalah bahan paling praktis untuk kolom risiko dan langkah. Di HyreTech, skor dibuat per lowongan. Kriteria dan bobotnya disusun otomatis dari deskripsi pekerjaan saat lowongan dibuat, dan bisa Anda ubah sebelum menyaring. Cara kerjanya kami bahas di panduan skor kecocokan kandidat (dalam bahasa Inggris).
Masa Retensi dan Penghapusan Data Pelamar
Pasal 75 ayat (1) PP 33/2026 mewajibkan pengendali menetapkan masa retensi lewat dokumen kebijakan masa retensi. Ayat (2) mengatur isi minimalnya, antara lain definisi dan periode retensi, jenis data yang diatur, ketentuan untuk prosesor, penanggung jawab, dan dasar hukum jika retensi muncul karena kewajiban hukum. Tidak ada angka bulan untuk data pelamar. Periodenya Anda tentukan sendiri dan harus bisa dipertanggungjawabkan.
Setelah periode habis, Pasal 84 ayat (1) mewajibkan data dimusnahkan, begitu juga atas permintaan subjek data. Pasal 85 ayat (1) menegaskan permintaan pemusnahan dapat dipenuhi walaupun masa retensi belum tercapai, dan pemusnahan atas permintaan itu tidak bisa dibatalkan (ayat 2).
Pasal 86 ayat (2) meminta proses yang terdokumentasi, termasuk berita acara pemusnahan (huruf f) dan audit berkala untuk memastikan data hilang permanen (huruf g). Pasal 84 ayat (3) juga berlaku jika pemusnahan melibatkan prosesor, jadi vendor ATS Anda ikut dihitung.
Pasal 42-45 UU 27/2022 untuk data kandidat sudah kami uraikan di panduan masa retensi data kandidat (dalam bahasa Inggris), termasuk contoh jadwal retensi. Bagian ini fokus pada apa yang PP 33/2026 tambahkan: dokumen kebijakan dan prosedur pemusnahan.
Permintaan Akses dan Keberatan atas Keputusan Otomatis
Pasal 77 ayat (1) PP 33/2026 mewajibkan pengendali memberi akses paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima. Akses diberikan setelah verifikasi (ayat 2) dan minimal mencakup data yang diproses beserta rekam jejak pemrosesannya (ayat 3).
Angka yang sama sudah ada di Pasal 32 UU 27/2022. Pasal 77 ayat (4) mewajibkan pengendali menolak akses untuk mengubah data dalam kondisi tertentu, misalnya jika berdampak pada pengungkapan data pribadi orang lain.
Untuk salinan data, Pasal 78 meminta salinan dikirim "pada kesempatan pertama". Jika belum bisa langsung, pengendali tetap harus mengonfirmasi permintaan dan menyampaikan berapa lama salinan akan disiapkan, paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan terverifikasi (ayat 2).
Salinan tidak boleh mengungkap data orang lain (Pasal 76 ayat 2). Penjelasan Pasal 7 UU 27/2022 menambahkan bahwa salinan diberikan gratis, kecuali kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya. Siapkan juga kanal permintaan yang mudah diakses. Jika Anda memproses data secara elektronik, permintaan diterima secara elektronik (Pasal 21 PP 33/2026).
Soal AI screening, Pasal 10 ayat (1) UU 27/2022 memberi pelamar hak mengajukan keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemrofilan, bila berakibat hukum atau berdampak signifikan.
PP 33/2026 Pasal 94 merinci tiga kewajiban: punya mekanisme menanggapi keberatan (ayat 1), menjelaskan teknologi yang dipakai dan konsekuensinya bagi pelamar (ayat 2), dan, jika keberatan diterima, memberi alternatif pemrosesan dengan campur tangan manusia (ayat 3).
Alur yang menyerahkan keputusan akhir ke manusia berada dalam posisi berbeda dari keputusan yang sepenuhnya otomatis, tetapi catat siapa yang memutuskan dan atas dasar apa. Contoh permintaan nyata dan cara menjawabnya ada di panduan permintaan akses skor AI screening (dalam bahasa Inggris).
Mengirim Data Pelamar ke Luar Indonesia
Jika ATS atau alat AI Anda menyimpan atau memproses data pelamar di server luar Indonesia, itu transfer data pribadi ke luar negeri. Pasal 56 UU 27/2022 sudah mengaturnya, dan PP 33/2026 Pasal 160-174 merinci caranya:
- Nilai dulu sebelum mengirim. Petakan siklus transfer, batasi data sesuai tujuan, dan nilai instrumen hukum serta risikonya bagi pelamar (Pasal 161-163).
- Beri tahu pelamar sebelum transfer. Informasinya minimal memuat tujuan transfer, instrumen pelindungan yang dipakai, cara pelamar tetap bisa memakai haknya, serta risiko dan mitigasinya (Pasal 164).
- Pakai dasar transfer sesuai urutan. Pertama, negara tujuan dengan tingkat pelindungan setara atau lebih tinggi. Jika tidak, pelindungan yang memadai dan mengikat, misalnya standar klausul kontrak. Persetujuan pelamar baru dipakai jika keduanya tidak terpenuhi (Pasal 165 dan 169).
- Persetujuan tidak cocok untuk alur pelamar yang terus berjalan. Transfer berdasarkan persetujuan hanya boleh jika tidak berulang dan melibatkan subjek data dalam jumlah terbatas, dan Lembaga harus diberi tahu (Pasal 173 ayat 2). Lowongan yang terus menerima pelamar tidak memenuhi syarat itu.
- Penilaian kesetaraan dan standar klausul kontrak ditetapkan Lembaga (Pasal 167 dan 170). Keduanya belum ada, jadi tuliskan pelindungannya di kontrak dengan vendor dan simpan dokumennya. Pengendali harus bisa menunjukkannya kepada Lembaga (Pasal 169 ayat 2).
Catatan yang sama berlaku untuk kami. Basis data produksi HyreTech berjalan di Singapura, dan sebagian sub-prosesor ada di luar Singapura. Rinciannya ada di halaman lokasi pemrosesan data.
Insiden Data, PPDP, dan Sanksi
Jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pasal 46 UU 27/2022 mewajibkan pemberitahuan tertulis dalam 3 x 24 jam kepada subjek data dan Lembaga.
PP 33/2026 Pasal 114 ayat (2) menjawab pertanyaan yang lama terbuka: jam dihitung sejak kegagalan "diketahui secara pasti, patut, dan wajar". Pemberitahuannya juga harus memuat kontak PPDP atau narahubung (ayat 4). Lalu ada tiga lapisan lain:
- Dokumentasi dengan lima unsur minimal: data yang dilindungi, deskripsi kegagalan, dampak, upaya penanganan dan pemulihan, serta jangka waktu pemberitahuan. Dokumentasi ini disampaikan kepada Lembaga (Pasal 116).
- Kebijakan internal untuk pencegahan dan penanganan (Pasal 117).
- Prosesor wajib melapor ke pengendali "pada kesempatan pertama" (Pasal 118). Pasal ini tidak menyebut angka jam, jadi tuliskan tenggat yang jelas di kontrak vendor. Rincian lain diserahkan ke Peraturan Lembaga (Pasal 119).
Lembaga PDP sendiri belum terbentuk saat panduan ini ditulis. Tetap siapkan pemberitahuan dan dokumentasinya sekarang, dan pantau pengumuman pemerintah tentang ke mana laporan dikirim.
Pasal 142 ayat (1) mewajibkan pengendali dan prosesor menunjuk PPDP dalam tiga kondisi: pemrosesan untuk pelayanan publik, kegiatan inti yang memerlukan pemantauan teratur dan sistematis atas data skala besar, atau kegiatan inti berupa pemrosesan data spesifik atau data terkait tindak pidana dalam skala besar.
Bagi HR perusahaan biasa mungkin belum terpenuhi. Perusahaan yang kegiatan intinya merekrut, misalnya agensi yang rutin memproses SKCK atau surat kesehatan dalam jumlah besar, perlu menilainya secara serius.
Soal sanksi, Pasal 185 PP 33/2026 menetapkan denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan. Besarnya dihitung dari variabel seperti dampak, durasi, jenis dan jumlah subjek data, skala usaha, serta tingkat kepatuhan dan kerja sama. Ayat (3) membuka kemungkinan denda sampai Rp0. Pasal 184 ayat (1) menyebut pasal yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi, termasuk Pasal 77 ayat (1), 84 ayat (1), 120 ayat (1), dan 142 ayat (1).
Checklist dan Lima Pertanyaan untuk Vendor
| Langkah | Dasar | Bukti yang harus bisa ditunjukkan |
|---|---|---|
| Rekam kegiatan pemrosesan dan petakan aliran data pelamar (formulir, CV, ATS, vendor AI) | Pasal 31 UU 27/2022; Pasal 74 ayat (2) huruf j dan m PP 33/2026 | Catatan pemrosesan dengan peta aliran data dan rincian transfer |
| Susun penilaian dampak untuk AI screening | Pasal 34 UU 27/2022; Pasal 120-121 PP 33/2026 | Dokumen berisi empat unsur, ditinjau ulang saat risiko berubah |
| Tetapkan dasar pemrosesan | Pasal 20 UU 27/2022; Pasal 53-54 PP 33/2026 jika memakai kepentingan yang sah | Catatan dasar pemrosesan dan analisis keseimbangannya |
| Tetapkan dokumen kebijakan masa retensi | Pasal 75 | Kebijakan tertulis dengan periode per jenis data |
| Siapkan kanal akses dengan tenggat 3 x 24 jam | Pasal 21 dan 77-78 | Alamat email atau formulir, SOP verifikasi, log permintaan |
| Siapkan prosedur pemusnahan dan berita acara | Pasal 84-86 | Template berita acara, jadwal audit berkala |
| Dokumentasikan transfer ke luar negeri | Pasal 161-169 | Penilaian transfer, informasi ke pelamar, klausul di kontrak vendor |
| Tulis kebijakan penanganan insiden | Pasal 114-118 | Template dokumentasi lima unsur, tenggat laporan vendor |
| Nilai kebutuhan PPDP | Pasal 142 | Catatan keputusan beserta alasannya |
Lalu ajukan lima pertanyaan ini ke setiap vendor ATS atau AI recruiting, termasuk kami:
- Apa peran vendor untuk data pelamar Anda, prosesor atau pengendali, dan apakah ada perjanjian tertulis?
- Di mana data diproses, siapa sub-prosesornya, dan apa dasar transfernya (Pasal 165-169)?
- Berapa jam vendor melapor ke Anda setelah insiden (Pasal 118)?
- Bagaimana permintaan penghapusan dan salinan dari pelamar diproses dan dibuktikan?
- Apakah AI pernah mengubah status pelamar tanpa tindakan manusia?
Jawaban kami, apa adanya:
- Untuk pelamar di workspace klien, HyreTech memproses data sebagai prosesor atas instruksi klien, sesuai Ketentuan Layanan. Pengecualiannya adalah alat screening CV gratis, email rekomendasi lowongan, dan pengiriman profil lewat halaman talent pool yang kami host. Untuk ketiganya, kami ikut bertanggung jawab sebagai pengendali, seperti dijelaskan di kebijakan privasi. Kami belum punya perjanjian pemrosesan data (DPA) standar yang siap ditandatangani.
- Basis data produksi berjalan di Singapura. Sebagian sub-prosesor, misalnya untuk AI, email, dan diagnostik, berada di luar Singapura, termasuk di AS dan Uni Eropa, dan tercantum di kebijakan privasi. Bagi klien di Indonesia, artinya memakai HyreTech adalah transfer data ke luar negeri, jadi bagian transfer di atas berlaku.
- Kami belum punya tenggat pemberitahuan insiden tertulis untuk klien. Minta angka jam yang jelas dari setiap vendor, termasuk kami, dan tuliskan di kontrak.
- Belum ada fitur hapus atau ekspor mandiri di produk. Permintaan penghapusan atau salinan lengkap dikirim ke privacy@hyretech.ai (lihat cara menghapus data kandidat). Karena tenggat 3 x 24 jam ada di Anda sebagai pengendali, jawab dulu dari yang terlihat di workspace: CV, scorecard beserta alasannya, dan riwayat aktivitas lamaran. Lalu sampaikan kepada pelamar berapa lama salinan lengkap akan disiapkan (Pasal 78 ayat 2).
- Tidak. Label AI seperti "Reject" tidak pernah memindahkan atau menolak kandidat. Keputusan selalu di manusia.
Satu catatan tentang produk kami sendiri: halaman talent pool yang kami host saat ini meminta persetujuan dalam bahasa Inggris saja. Menurut Pasal 22 ayat (4) di atas, itu belum memenuhi syarat untuk pelamar di Indonesia. Kami sebutkan di sini supaya Anda bisa memasukkannya ke penilaian vendor.
Uji Satu Lowongan Sebelum Januari
Cara paling murah mengetes kesiapan adalah memilih satu lowongan aktif, mengisi tabel penilaian dampak di atas, lalu menjalankan satu simulasi permintaan akses dari pelamar. Anda akan segera melihat bagian mana yang belum punya pemilik atau dokumen. Jika Anda baru mulai memakai AI screening, panduan screening CV dengan AI menunjukkan seperti apa hasil penilaian per kriteria.
Mulai sendiri: coba HyreTech gratis dan lihat skor per lowongan beserta kriteria tertulisnya.
Butuh bantuan atau pipeline besar: jadwalkan demo untuk membahas alur data pelamar tim Anda.
FAQ
Apa itu PP 33/2026 tentang perlindungan data pribadi, dan kapan berlaku? PP 33/2026 adalah peraturan pelaksana UU 27/2022 tentang pelindungan data pribadi. Ia diundangkan 16 Juli 2026 dan berlaku 16 Januari 2027 (Pasal 225). Untuk data pelamar, PP ini merinci penilaian dampak, masa retensi, akses 3 x 24 jam, pemusnahan, transfer ke luar negeri, dan dokumentasi insiden. Sebagian besar kewajiban dasarnya sudah berlaku sejak Oktober 2024 lewat UU 27/2022.
Apakah perusahaan yang memakai AI screening wajib membuat penilaian dampak? Ya, dan sudah sejak Oktober 2024. Pasal 34 ayat (2) UU 27/2022 menyebut evaluasi atau penskoran sistematis dan penggunaan teknologi baru sebagai pemrosesan berisiko tinggi. PP 33/2026 Pasal 120-121 menambahkan bahwa penilaian dilakukan sebelum pemrosesan, dengan empat isi minimal, didokumentasikan, dan ditinjau ulang saat risikonya berubah.
Apakah screening CV dengan AI butuh persetujuan pelamar? Tidak selalu. Screening CV dengan AI harus punya dasar pemrosesan, dan Pasal 20 ayat (2) UU 27/2022 memberi enam dasar, salah satunya persetujuan. Pilihan lain misalnya memenuhi permintaan pelamar sebelum perjanjian (huruf b) atau kepentingan yang sah (huruf f). Untuk kepentingan yang sah, Pasal 53-54 PP 33/2026 meminta analisis keseimbangan tertulis lebih dulu. Apa pun dasarnya, pelamar tetap berhak tahu tujuan penggunaan datanya (Pasal 5 UU 27/2022), dan penilaian dampak tetap wajib. Konfirmasikan dasar yang tepat dengan penasihat hukum.
Apakah persetujuan data pribadi harus bahasa Indonesia saat melamar kerja? Ya, jika formulir lamaran meminta persetujuan bersama hal lain. Pasal 22 ayat (4) huruf c UU 27/2022 mensyaratkan bahasa yang sederhana dan jelas, dan Penjelasannya menyebut bahasa itu adalah Bahasa Indonesia. Persetujuan yang tidak memenuhi syarat batal demi hukum (ayat 5), jadi tulis seluruh permintaan persetujuan dalam Bahasa Indonesia.
Berapa lama data pelamar boleh disimpan menurut PP 33/2026? Tidak ada angka tetap. Pasal 75 meminta perusahaan menetapkan periode retensi sendiri dalam dokumen kebijakan masa retensi. Pasal 85 ayat (1) memungkinkan pemusnahan atas permintaan pelamar sebelum masa retensi berakhir.
Berapa lama perusahaan punya waktu menjawab permintaan akses dari pelamar? Paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima, menurut Pasal 32 UU 27/2022 dan Pasal 77 ayat (1) PP 33/2026, dengan akses diberikan setelah verifikasi. Untuk salinan data, Pasal 78 meminta konfirmasi dan jangka waktu penyediaan salinan disampaikan dalam 3 x 24 jam.
Bolehkah data pelamar disimpan di ATS yang servernya di luar Indonesia? Boleh, tetapi itu transfer ke luar negeri. Pasal 56 UU 27/2022 dan Pasal 160-174 PP 33/2026 meminta penilaian sebelum transfer, informasi ke pelamar, dan dasar transfer sesuai urutan: negara dengan pelindungan setara, lalu pelindungan memadai yang mengikat seperti klausul kontrak, baru persetujuan. Persetujuan hanya cocok untuk transfer yang tidak berulang dan melibatkan sedikit orang (Pasal 173), jadi untuk ATS, tuliskan pelindungannya di kontrak vendor.
Berapa denda maksimal jika melanggar? Pasal 185 PP 33/2026 menetapkan denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan. Besarnya dihitung dari variabel pelanggaran dan bisa ditetapkan sampai Rp0 dengan pertimbangan tertentu.
Apakah HyreTech sudah memenuhi PP 33/2026? Tidak ada produk yang membuat perusahaan otomatis patuh, termasuk HyreTech, karena kewajibannya melekat pada pengendali data. Yang bisa kami berikan adalah fakta untuk penilaian vendor Anda: lokasi pemrosesan, daftar sub-prosesor, dan jalur permintaan hak pelamar. Kami juga terbuka soal yang belum ada: DPA standar, tenggat insiden tertulis, dan persetujuan talent pool berbahasa Indonesia. Pertanyaan lain bisa dikirim ke privacy@hyretech.ai.